Home Publikasi Berita Detail Berita

Detail Berita

RAT KOPERASI KONSUMEN (KUD) BANGUN WATES.

Admin Web OPD
Berita
24 Februari 2022 00:00:00

Image Berita


KULONPROGO-DINKOPUKM. Sebagai amanat Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab IV Bagian Kedua Pasal 23 mengenai Rapat Anggota yang dilaksanakan sebagai pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, hari ini Selasa (17/3/2020) dilaksanakan oleh Pengurus dan Pengawas Koperasi Konsumen Bangun (KUD Bangun) Wates.

Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan di aula Kantor Kalurahan Wates, Kulon Progo. Hadir pada acara RAT tersebut Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo (Iffah Mufidati, SH, MM) didampingi oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) (Nurhadi Rahmanto, SE), Ketua Dekopinda Kulon Progo (Wahyu Pujianto), Panewu Kapanewon Wates, PUSKUD Metaram, Kapolsek dan Danramil Kapanewon Wates.

Ketua Koperasi Konsumen (KUD) Bangun dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota dan undangan sekalian atas kehadirannya dalam acara RAT tersebut, dan berharap dalam Rapat Anggota Tahunan, seluruh anggota dapat secara bersama-sama mengesahkan laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas untuk tahun buku 2021. “Tahun ini merupakan periode terakhir sebelum pada 2023 mendatang akan dilakukan pemilihan Pengurus dan Pengawas untuk periodeisasi mendatang.”, jelas Ketua.

Selanjutnya Iffah Mufidati, SH, MM dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dalam atas pelaksanaan RAT dikarenakan masih tepat waktu.  “Dalam rangka meningkatkan pendapatan koperasi, Pengurus harus mendorong agar anggota meningkatkan partisipasi dalam meminjam di koperasi dan menggunakan layanan yang ada di koperasi. Ini perlu pemahaman dan sosialisasi kepada anggota tentang perkoperasian dan prinsip-prinsip koperasi secara terus menerus.”, kata Iffah Mufidati, SH, MM.

Koperasi agar dapat memberikan manfaat kepada anggotanya secara maksimal antara lain dengan pemberian pinjaman dengan jasa yang ringan, lebih rendah dibandingkan jasa perbankan atau lembaga keuangan lain. Hal ini dengan tujuan menarik minat anggota meminjam di koperasi sehingga uang koperasi dapat dimanfaatkan oleh anggota dan tidak idle cash.

“Rasio kas Koperasi Konsumen Bangun pada Tutup Buku Tahun 2020 sebesar 92,4%. Rasio kas terlalu besar, untuk itu Koperasi Konsumen Bangun agar dapat menyalurkan dana yang ada untuk kemanfaatan kepada anggota atau untuk pengembangan usaha lain yang tertuang dalam Anggaran Dasar.” terang Iffah Mufidati, SH, MM.

Dilihat dari Laporan Keuangan Koperasi Konsumen Bangun terdapat Dana Pendidikan (Rp 1.999.248,00), sehingga diharapkan Dana Pendidikan tersebut agar dapat dimaanfaatkan dalam rangka pendidikan perkoperasian bagi anggota dan atau kader-kader Pengurus maupun Pengawas dari Koperasi Konsumen Bangun. Semua anggota diharapkan mempunyai pemahaman tentang pengelolaan perkoperasian dan siap untuk melanjutkan estafet kepengurusan apabila terpilih menjadi Pengurus dan Pengawas, Iffah Mufidati, SH, MM lebih menandaskan.

Perlu untuk diketahui juga bahwa Koperasi dituntut untuk selalu profesional, salah satunya profesional dari sisi kepengurusan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Sesuai dengan Permenkop UKM RI No 15 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh Koperasi Pasal 11 Ayat 4 huruf C yang berbunyi “Persyaratan untuk masa jabatan pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ke 1 (satu) dengan Pengurus lain, Pengawas, Pengelola”.
  2. Permenkop UKM RI No 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi, Pasal 11 ayat 8 berbunyi “Seorang Pengurus KSP Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSP Primer lainnya”.
  3. Koperasi yang berbadan hukum artinya bila ada kerugian maka menjadi tanggung jawab pengurusnya, Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 34 tentang Perkoperasian).
  4. Untuk menghindari masa jabatan kepengurusan yang terlalu lama, maka koperasi agar membuat aturan /persus mengenai batasan periode masa kepengurusan dengan tujuan regenerasi.

Lebih lanjut untuk diketahui bahwa Koperasi Konsumen Bangun hasil penilaian kesehatan KSP/USP atas laporan keuangan tutup buku tahun 2020 mendapat predikat SEHAT dengan nilai 81,50, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dengan nilai 80,95 (Sehat).

Koperasi Konsumen Bangun mempunyai unit usaha simpan pinjam, maka harus mempunyai ijin usaha Simpan Pinjam (IUSP) yang dapat diakses melalui OSS (Online Single Submission), juga untuk usaha koperasi lainnya harus memiliki ijin usaha dengan rekomendasi dinas-dinas teknis terkait (seperti NIB, SIUP dll).

Untuk Koperasi Konsumen Bangun masa berlaku NIK sudah diperpanjang dan berlaku sampai 25 Januari 2023, koperasi agar memperpanjang masa berlaku NIK setiap 2 (dua) tahun sekali.

Semoga dengan dilaksanakannya RAT untuk setiap Koperasi diharapkan dapat menjadikan media positif bagi perkembangan dan kemajuan koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Source: Nurhadi PPKL

WhatsApp Chat